Pasal 2

1. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
   1. kepastian hukum;
   2. keadilan;
   3. kemanfaatan; dan
   4. kepentingan nasional.
2. Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
   1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
   2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
   3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.